Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN   PELAPORAN LAYANAN

a. Ringkasan Tugas:

Merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan,  pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pengelolaan dan konsultasi pengaduan, menyiapkan bahan  materi sosialisasi, advokasi, supervisi guna terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan sesusai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Uraian Tugas :

  1. merumuskan konsep program kerja bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  2. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  3. melaksanakan koordinasi bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan dengan unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu agar terujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
  4. menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan pengelolaan pengaduan dan informasi layanan perizinan dan non perizinan serta menyiapkan bahan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, pemantauan/monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan dan informasi layanan perizinan dan non perizinan;
  5. melaksanakan administrasi dan menyiapkan serta mengumpulkan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  6. merencanakan dan mengidentifikasi penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  7. mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  8. memberikan, memfasilitasi dan menganalisis serta merumuskan dan mengkoordinasikan penanganan pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
  9. membuat konsep dan menyusun laporan penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
  10. menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
  11. merencanakan, mengumpulkan, menganalisa, mengkaji, mengolah, dan mengkoordinasikan bahan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  12. pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  13. menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
  14. mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;
  15. membuat konsep dan menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  16. menyiapkan, merencanakan, mengidentifikasi dan mengklasifikasi, mempelajari dan memetakan serta mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  17. menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efesien dan efektif;
  18. merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  19. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan.
  20. mengkoordinasikan dan menyusun data serta bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi;
  21. menyiapkan bahan pembinaan bagi petugas pengelolaan pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan perizinan dan non perizinan;
  22. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  23. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  24. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
  25. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.