Kepala Bidang Perizinan

KEPALA BIDANG  PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

a. Ringkasan Tugas:

Merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan,  pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatanpenyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Uraian Tugas :

  1. merumuskan konsep program kerja bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  2. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  3. melaksanakan koordinasi bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dengan unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu agar terujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
  4. merencanakan, melaksanakan, mengolah, memeriksa, mengkoordinasikan, menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  5. memeriksa, menverifikasi, mengidentifikasi dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  6. membuat konsep, menyusun dan mengevaluasi laporan serta mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  7. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan;
  8. membuat konsep, menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  9. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  10. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  11. melaksanakan koordinasi kepada SKPD kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dalam rangka Pelayanan Perizinan dan non perizinan;
  12. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan;
  13. melakukan pembinaan bagi petugas pelayanan perizinan dan non perizinan;
  14. melaksanakan pengawasan bagi petugas pelayanan perizinan dan non perizinan;
  15. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  16. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  17. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
  18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.