Kepala

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

a. Ringkasan Tugas :

Merumuskan rencana strategis, rencana kerja dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, administrasi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan melalui pengarahan serta pemberian petunjuk langsung maupun tidak langsung sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercapainya tujuan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

b. Uraian Tugas :

  1. merumuskan dan menetapkan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas.
  2. merumuskan kebijakan kesekretariatan, bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, bidang Pengaduan, Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ;
  3. melaksanakan koordinasi kebijakan kesekretariatan, bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, bidang Pengaduan, Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun lingkup Kabupaten/DPRD/lembaga/masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf sesuai dengan fungsi dan kompetensi staf dengan prinsip pembagian tugas habis;
  5. menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan, bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, bidang Pengaduan, Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
  6. menyelenggarakan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kepada lintas instansi terkait dan kelompok dunia usaha/masyarakat guna meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
  7. menyelenggarakan pembinaan kepada instansi terkait/monitoring pada kelompok dunia usaha dan masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman dan peran serta kelompok dunia usaha/masyarakat tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan guna mendukung visi dan misi pemerintah daerah;
  8. mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, bidang Pengaduan, Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
  9. mengarahkan dan menilai kinerja seluruh staf dengan mengevaluasi hasil kerja seluruh staf untuk memacu prestasi kerja dan kinerja kelembagaan;
  10. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kelembagaan sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
  12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.