Kepala


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Ringkasan Tugas:

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan penyusunan dan pelakanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Rincian Tugas :

    1. Menyusun kebijakan teknis operasional urusan pemerintah daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
    2. Menyusun materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan.
    3. Memimpin penyelenggaraan promosi, kerjasama, perizinan, pengembangan dan pengendalian penanaman modal.
    4. Menandatangani perizinan atas nama Bupati yang berkaitan dengan penanaman modal, meliputi :
      1. Izin Gangguan (HO);
      2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
      3. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
      4. Izin Usaha Industri (IUI);
      5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
      6. Tanda Daftar Industri (TDI);
      7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
      8. Izin Tempat Penjualan Minuman Berakhohol;
      9. Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima;
      10. Izin Penggunaan Tanah Pemda;
      11. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
      12. Izin Pemakaian Air Bawah Tanah;
      13. Izin Bahan Galian Golongan C;
      14. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
      15. Izin Usaha Salon;
      16. Izin Usaha Jasa Pejalanan Wisata;
      17. Izin Usaha Angkutan;
      18. Izin Reklame;
      19. Izin Lokasi;
      20. Izin Usaha Pasar Modern;
      21. Izin Usaha Rumah Makan;
      22. Persetujuan Prinsip dan Izin Pendirian SPBU;
      23. Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Hotel;
      24. Persetujuan Prinsip dan Izin URHU;
      • Kecuali untuk klasifikasi tertentu yang telah didelegasikan ke kecamatan.
    5. Mengarahkan pelaksanaan evaluasi promosi, kerjasama, pemprosesan dan pelayanan izin serta pengembangan dan pengendalian penanaman modal
    6. Memimpin pelaksanaan pembinaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan.
    7. Memimpin pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan.
    8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.