Sejarah - Dasar Hukum Pembentukan


Sejarah BPMPP :

  1. KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU ATAP (KPPSA) (Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 061/897/1995)
  2. Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (KPPI) (Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002)
  3. Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (KPPI) (Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2004)
  4. Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (KPPI) (Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2006)
  5. Badan Penanaman Modal (BPM) (Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008)
  6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) (Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009)
  7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Banyumas ( Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas: Lembar Daerah Kabupatehn Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)

 

 

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas;
  2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas;
  3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2010 Tgl 9 Desember 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan kepada Kepala BPMPP Kabupaten Banyumas;
  4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal;